Profesi Kehutanan (Part I)

Sarjana Kehutanan

Profesi sarjana kehutanan merupakan profesi khusus yang tumbuh dan berkembang di lingkungan pendidikan kehutanan, seperti Fakultas Kehutanan. Profesi khusus ini juga memiliki sebutan sakral, yaitu Rimbawan (Inggris: Forester) yang diakui di seluruh dunia. Bahkan di dua negara besar, Amerika Serikat dan Rusia, untuk menjadi seorang rimbawan harus menempuh uji sertifikasi profesi rimbawan agar jelas definisi, pemakaian profesi, batasan-batasan, wewenang, dan untuk siapa profesi khusus tersebut bekerja. Sehingga profesi ini menuntut pelakunya memahami situasi dan kondisi hutan dan kehutanan, terutama di Indonesia, beserta dengan turunannya, seperti tanah, air, iklim, udara, hingga aspek sosiologi dan antropologi yang juga terkandung di dalam konsep kehutanan.

Hutan dan Kehutanan

Pasal 1 UU No. 41/1999 menyebutkan bahwa hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Lalu lahan yang bisa disebut dengan hutan adalah lahan dengan luas minimal 0,25 hektar yang didominasi pepohonan seperti yang barusan disebutkan. Dari pengertian tersebut, menurut yang saya dapatkan ketika mengambil mata kuliah ekologi hutan di kampus Fakultas Kehutanan, Darmaga – Bogor, bahwa hutan adalah masyarakat tumbuh-tumbuhan yang dikuasai pohon-pohon dan mempunyai keadaan lingkungan yang berbeda dengan keadaan di luar hutan. Lebih lanjut, saya beranggapan bahwa hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan/tanaman berkayu yang berumur tahunan dan tumbuhan lainnya, berkaitan erat dengan margasatwa dan alam lingkungannya yang membentuk suatu sistem ekologi atau ekosistem. Bahkan, jika disesuaikan dengan isu perubahan iklim, hutan hari ini juga berkaitan erat dengan fungsi penampung karbon dioksida (carbon dioxide sink/carbon sink) sebagai upaya mitigasi perubahan iklim, habitat hewan, penyedia jasa lingkungan, pelestari kesuburan tanah, dan menciptakan iklim mikro dan kondisi lingkungan yang khas setempat, yang berbeda daripada daerah di luarnya.

Melihat hubungan hutan dengan unsur-unsur alam lainnya tersebut, menunjukkan sebuah kompleksitas sistem. Dari kompleksitas yang terbentuk, timbul dua pertanyaan besar, yaitu “apakah hutan tersebut didiamkan saja?” atau “bagaimana jika dikelola?”. Ternyata pilihan jatuh kepada pertanyaan kedua untuk mengelola kompleksitas hutan karena diyakini, dan memang benar adanya, hutan yang kompleks mengandung kekayaan alam dan hasil hutan yang sangat bermanfaat bagi kemaslahatan manusia dan “dunia”. Hingga pada akhirnya muncul sebuah konsep sistem pengurusan hutan yang disebut kehutanan oleh UU No. 41/1999.

Secara ringkas kehutanan merupakan sistem pengurusan hutan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Di dalam mengurus hutan, terdapat beberapa kegiatan yang menjadi fokus utama, yaitu perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan pengawasan. Dalam melakukan pengurusan hutan, hutan dibagi ke dalam dua status, yaitu hutan hak dan hutan negara. Secara terminologi hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah atau dengan kata lain tanah berupa hutan yang memiliki sertifikat kepemilikan dan bukti pembayaran pajak tahunan. Sedangkan hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah atau merupakan tanah berupa hutan di luar tanah milik yang tidak memiliki sertifikat kepemilikan dan bukti pembayaran pajak tahunan serta areal hutan negara disebut dengan kawasan hutan. Namun dalam kasus lain, tanah yang memiliki bukti pembayaran pajak tahunan tetapi tanpa bukti sertifikat kepemilikan merupakan bagian dari hutan negara. Di sinilah hal menarik seputar pengurusan terjadi.

Pengurusan Hutan

Proses pengurusan hutan dimulai sejak dekade tahun 60-an ketika Republik Indonesia baru seumur jagung dan masih tanpa sumber pemasukan (financial income) yang jelas. Namun yang menarik sejarah pengurusan hutan tidak bisa dirunut dari sejak pertengahan dekade 60-an yang ditandai dengan munculnya UU No. 5/1967 yang berbicara mengenai pokok-pokok kehutanan, tetapi lebih jauh ke rentang tahun 1961-1965 ketika gagasan pengusahaan hutan mulai dimunculkan oleh Soekarno. Salah satu yang terekam dengan baik adalah pada tahun 1961, Pemerintah membentuk perusahaan negara Perhutani untuk seluruh Indonesia. Rencana awal pembentukan Perhutani akan menghasilkan 17 perusahaan di seluruh Indonesia. Namun yang benar-benar jadi pada tahun tersebut adalah Perhutani Unit I Jawa Tengah dan Unit II Jawa Timur. Sedangkan unit Perhutani lain yang berlokasi di Kalimantan (Perhutani Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan), terbengkalai dan baru tahun 1972, Perhutani di Kalimantan dijadikan Inhutani.

Menurut Sadikin Djajapertjunda di dalam diskusi dewan pakar Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia (Persaki), peran kehutanan di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sudah mulai ditingkatkan sejak akhir tahun 1960. Peningkatan peran tersebut dimaksudkan untuk dapat menyumbang pendapatan devisa negara dengan melaksanakan production sharing. Namun karena yang berhasil dibangun adalah perusahaan negara Perhutani di Pulau Jawa yang mayoritas komoditasnya adalah kayu jati, sehingga production sharing digalakkan adalah dari sektor ekspor kayu jati. Untuk itu kawasan hutan di Pulau Jawa yang disediakan adalah sebanyak 6 unit dengan luasan antara 40.000 – 60.000 hektar per unit dengan nilai investasi ketika itu mencapai USD 13,2 juta. Kemajuan yang pesat tersebut membuat Soekarno membentuk Departemen Kehutanan pada tahun 1964 dengan Sudjarwo sebagai Menteri Kehutanan sebagai bagian dari Kabinet Dwikora. Beberapa tugas utama Departemen Kehutanan di masa itu adalah mengadakan (i) Konsolidasi jajaran karyawan, (ii) Meningkatkan ekspor, (iii) Melanjutkan production sharing, (iv) Membangun proyek pengusahaan hutan di sepanjang jalan “Trans Sumatra Highway“, dan (v) Membantu pelaksanaan pembangunan gedung CONEFO.

Sejak dibentuk pertama kali pada tahun 1964, Departemen Kehutanan sempat kewalahan karena kekurangan personil. Sehingga meminta tenaga Fakultas Kehutanan untuk diperbantukan dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang diamanatkan. Kembali menurut Sadikin bahwa kegiatan yang sangat penting untuk segera dilakukan ketika itu adalah membantu Lembaga Penelitian Ekonomi Kehutanan pada awal tahun 1965 untuk membahas masalah ekonomi kehutanan yang hasilnya disiapkan sebagai saran untuk Menteri Kehutanan ketika itu. Sarannya adalah (i) Perbaikan Undang-undang, (ii) Meningkatkan investasi, (iii) Identifikasi hutan yang dapat diusahakan, (iv) Menyiapkan SDM untuk melaksanakan pengawasan, dan  (iv) Menyiapkan sarana dan prasarana yang lebih baik.

Saran tersebut diterima dengan baik oleh Menteri Kehutanan, namun harus terhenti di tengah jalan karena pemberontakan G 30 S/PKI yang membuat suasana bisnis dan birokrasi ketika itu tidak kondusif. Namun kondisi tersebut berakhir ketika Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret pada tahun 1966. Kabinet Dwikora pun turut dirombak, Dephut diubah menjadi Sub Departemen di bawah Departemen Pertanian yang dipimpin oleh Deputi Menteri Kehutanan Sudjarwo. Tujuan perubahan yang menyangkut kehutanan ini adalah (i) Ikut mengusahakan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, (ii) Meningkatkan kerja sama dengan luar negeri, dan (iii) Menyiapkan pembangunan nasional. Bulan September 1966, Pemerintah menetapkan Sub Departemen Kehutanan menjadi Direktorat Jenderal Kehutanan (Ditjenhut) di bawah pimpinan Direktur Jenderal (Dirjen) Sudjarwo, sedang Sadikin Djajapertjunda diangkat menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal. Ditjenhut mencakup lima Direktorat, 2 Lembaga Penelitian Kehutanan, Lembaga Pendidikan, Perhutani dan seluruh jajaran Dinas Kehutanan menjadi bagian dari Ditjenhut. Kemudian pada bulan November 1966 Ditjenhut mengadakan Rapat Kerja di Kaliurang, Yogjakarta yang dihadiri oleh semua jajaran pimpinan Ditjenhut Pusat dan Daerah, dengan tujuan untuk (i) Membulatkan tekad menyikapi perubahan Pemerintah, (ii) Konsolidasi organisasi Ditjenhut, dan (iii)  Menyiapkan diri dalam era pembangunan yang akan datang. Di samping menghasilkan berbagai keputusan, dalam rapat kerja tersebut lahir Landasan idiil Rimbawan, yang beberapa tahun kemudian disempurnakan dalam rapat Persaki di  Cangkuang, Sukabumi. Inilah tonggak sejarah yang menandakan peran aktif Rimbawan Indonesia.

Advertisements

BEM Fakultas Kehutanan IPB adalah organisasi pergerakan dan pengabdian mahasiswa untuk mewujudkan Fakultas Kehutanan IPB yang prestatif, dinamis, dan sinergis

Posted in Informasi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: