Profesi Kehutanan (Part II)

Peran Aktif Rimbawan dalam Pengusahaan Hutan

Peran aktif Rimbawan setelah deklarasi Cangkuang mendapatkan semangat baru karena diundangkannya Penanaman Modal Asing UU No. 1/1967 dan Pokok Kehutanan UU No. 5/1967 yang turut menyebutkan boleh mengadakan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dengan investasi swasta asing dan nasional. Menurut Sadikin, seperti telah diperkirakan, UU No. 5/1967  merupakan pengaturan secara garis besar, sedang pelaksanaannya harus diatur dengan peraturan-peraturan pelaksanaan, di antaranya menentukan bentuk dan sistem HPH yang cocok untuk Indonesia. Untuk itu, Ditjenhut terus berusaha mengumpulkan data dan saran, antara lain melalui upaya konsultasi dengan Ditjen Kehutanan Amerika Serikat, Ditjen Kehutanan Selandia Baru, Ditjen Kehutanan Filipina, Ditjen Kehutanan Malaysia Barat, dan Kepala Kehutanan Sabah dan Serawak.

Pada akhirnya disepakati bahwa HPH adalah:

  1. Suatu hak pengusahaan hutan di suatu kawasan hutan produksi tetap yang sudah dikukuhkan dan disetujui oleh Pemerintah Daerah, dengan luas minimum 40.000 Ha yang layak untuk diusahakan secara lestari dalam waktu 20 tahun dan apabila memenuhi syarat dapat diperpanjang, dengan jangka benah pengusahaan selama 35 tahun.
  2. Untuk menetapkan kelayakan kawasan hutan, ditetapkan bahwa kawasan yang diusulkan harus disurvey bersama oleh petugas perusahaan. Petugas kehutanan dari Pusat dan Daerah yang harus menghasilkan gambaran lokasi yang diusulkan, termasuk peta kawasan dan kondisi hutannya untuk memberikan gambaran kemungkinan dilaksanakannya pengusahaan hutan secara lestari dengan memperkirakan rencana-rencana blok penebangan dan lain-lain.
  3. Pengusaha calon pemegang HPH harus bersedia untuk memproduksi kayu dalam jumlah dan jenis yang disetujui, di atas blok-blok dan petak yang sudah ditentukan yang dapat menjamin kelestarian hutan secara keseluruhan, di antaranya dengan menalankan (i) Sistem Tebang Pilih Indonesia (kemudian diganti dengan TPTI), dan (ii) Melaksanakan penebangan sesuai dengan Rencana Karya Pengusahaan Hutan.
  4. Pemegang HPH berkewajiban untuk (i) Membayar Iuran Hak Pengusahaan Hutan (License Fee), (ii) Iuran hasil hutan (Royalty) atas kayu yang dihasilkan, (iii) Biaya-biaya lain yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan (iv)  Membangun industri pengolahan kayu yang disetujui oleh Pemerintah.
  5. Dalam mengukuhkan Hak dan kewajibannya, pemegang HPH wajib menandatangani perjanjian (Forestry Agreement) dengan Pemerintah.
  6. Pengusaha yang akan mendapatkan HPH harus berbadan hukum Indonesia dan memiliki ijin dan rekomendasi dari Bank dan pihak lain yang diperlukan.
  7. Apabila investor menginginkan adanya keringanan pajak, pengusaha dapat mengajukan   permohonan kepada Badan Koordinasi Penanam Modal (BKPM).

Namun ternyata proses pemberian hak pengusahaan hutan tidak begitu saja bisa dijalankan. Pengusaha lokal belum ada yang berminat karena menurut mereka, pengusahaan hutan merupakan jenis usaha yang (i) Mengandung risiko tinggi karena ini merupakan usaha baru, (ii) Biaya investasi cukup besar, (iii) Sarana dan prasarana yang belum seluruhnya siap, (iv) Perdagangan kayu Indonesia masih dalam tahap percobaan, dan (v) Kurangnya tenaga ahli yang mampu melaksanakan  pekerjaan di lapangan dan lain-lain. Sehingga pada umumnya pengusaha lokal mengambil sikap wait and see. Di lain pihak, pada bulan Maret 1967, Ditjenhut diundang untuk menghadiri rapat di BKPM yang akan membicarakan langkah-langkah yang akan dilaksanakan. Ketika itu, BKPM telah membentuk PIBA (Pacific Indonesia Business Association), sebuah forum konsultasi mengenai investasi di Indonesia. Di samping itu, BKPM mengadakan kerjasama sama dengan Universitas Stanford (dari USA) yang berpengalaman dalam mengundang calon investor di Amerika Serikat. Hasilnya peminat dari luar negeri sudah ada yang siap mengajukan permohonan.

Hanya saja sejak awal dalam menyiapkan pelaksanaan HPH, sudah diperkirakan adanya kesulitan yang harus dipecahkan, misalnya:

  1. HPH hanya dapat diberikan di kawasan hutan produksi yang sudah dikukuhkan. Sedang hutan produksi yang sudah dikukuhkan baru mencapai 14 juta hektar. Masalah ini akhirnya dipecahkan dengan surat keputusan Menteri Pertanian yang menyatakan setiap kawasan hutan yang dijadikan HPH, secara otomatis  menjadi hutan produksi yang dikukuhkan.
  2. Ketika didatangi calon peminat yang minta arahan lokasi kawasan hutan yang dapat diusahakan dan menjadi HPH, karena Ditjenhut tidak memiliki data yang akurat,  pengusaha-pengusaha tersebut disarankan mencari sendiri. Ada yang melalui Pemerintah Daerah/Provinsi, survey udara secara mandiri, dan cara-cara mandiri lainnya. Setelah menemukan lokasi yang tepat, para pengusaha tersebut meminta rekomendasi dari Pemerintah Daerah/Provinsi untuk kemudian diajukan ke Ditjenhut. Kalau disetujui oleh Ditjenhut, permohonan dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan prosedur. Kemudian ada cerita menarik yang disampaikan oleh Sadikin bahwa proyek yang ditawarkan di sepanjang Trans Sumatra Highway, tidak diminati, dengan alasan sulit mengangkut kayu bulatnya.

Pada bulan Juni 1967, Presiden Suharto memanggil Dirjen Kehutanan. Di dalam pertemuan tersebut Suharto memberikan petunjuk yang cukup intensif, diantaranya adalah (i) Bila perusahaan lokal tidak banyak yang berminat, untuk sementara boleh terima investor asing saja, (ii) Ditjenhut harus aktif dengan cara jemput bola, cari saja investor ke negaranya masing-masing, (iii) Kalau Perusahaan Indonesia belum siap menjadi mitra dalam patungan dengan asing, tunjuk saja koperasi-koperasi.

Dalam proses selanjutnya ternyata BKPM sudah mengantongi beberapa nama pengusaha asing yang berminat. Setelah dihubungi dan dijelaskan kemungkinan-kemungkinannya, ternyata pengusaha asing tersebut berminat. Selain itu sesuai saran Presiden, Ditjenhut membentuk tim untuk mendatangi calon investor di luar negeri mulai bulan Agustus hingga November 1967 . Tim-tim tersebut terbagi atas  5 kelompok, (i) Amerika Utara dan Selatan (Brazil), (ii) Eropa, (iii) Jepang dan Korea Selatan, (iv) Asia (Filipina, Hongkong, Malaysia), dan (v) Australia dan Selandia Baru. Pada tahun 1968, ketika belum semua peraturan mengenai HPH tersedia, calon-calon pemegang HPH sudah mulai berdatangan dan minta diproses. Setahap demi setahap dapat diselesaikan, meskipun susah payah, karena belum ada pedoman yang baku. Dalam suatu rapat, Dirjenhut menanggapi proses tersebut dengan kelakar, “ya sudah,  berlari saja sambil menjahit celananya”.

Advertisements

BEM Fakultas Kehutanan IPB adalah organisasi pergerakan dan pengabdian mahasiswa untuk mewujudkan Fakultas Kehutanan IPB yang prestatif, dinamis, dan sinergis

Posted in Informasi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: