Profesi Kehutanan (Part III)

Kehutanan: “Rising Industry

Periode tahun 1967 – 1998 merupakan buah dari perjuangan Rimbawan Indonesia pra 1967. Pada rentang waktu ini keberadaan sektor Kehutanan sangat diperhitungkan oleh berbagai pihak dan disebut-sebut sebagai Rising Industry yang mencetak rimbawan-rimbawan berkantong tebal. Bahkan usaha kehutanan benar-benar menjadi salah satu  tumpuan Republik Indonesia dalam menghasilkan devisa. Sadikin Djajapertjunda dan Lisman Sumardjani menyebutkan beberapa hal sebagai indikatornya:

  1. Periode investasi pada tahun 1967 – 1970 telah mencatat 55 perusahaan, sebagian besar,  perusahaan asing dengan nilai investasi sebesar USD 520 juta. Hingga pada akhir tahun 1971 jumlah perusahaan kehutanan meningkat menjadi 87 perusahaan. Ekspor kayu bulat pun mencapai 10.899.000 M3 dengan nilai tidak kurang dari USD 400 juta dan menduduki komoditas ekspor terbesar kedua setelah minyak dan gas bumi.
  2. Pengusahaan hutan terus berkembang dengan pesat. Permintaan HPH seperti tidak ada hentinya. Perusahaan nasional pun turut berlomba mengembangkan HPH. Hingga suatu ketika status kehutanan di dalam GBHN dinaikkan menjadi Subsektor pada tahun 1978 dan menjadi Sektor pada tahun 1982.
  3. Pembangunan industri kayu dengan inti kegiatan: kayu lapis. Hal ini menyebabkan pembangunan industri industri kayu lapis menjamur dan para pembeli kayu bulat di luar negeri berkiprah membantu mengembangkan pasarnya.
  4. Pembangunan industri kayu lainnya dengan inti kegiatan: hutan tanaman. Langkah ini diusulkan oleh Ditjenhut waktu itu untuk mendorong proses kelestarian hutan.
  5. Pada tahun 1980, berbarengan dengan pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) pertama kalinya, terdata sebanyak 454 HPH yang beroperasi di Indonesia.
  6. Dalam kurun waktu 1982 – 1990, para pengusaha yang telah membangun industri kayu lapis dan kayu panel lainnya, bergabung ke dalam Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO), suatu asosiasi pengusaha panel kayu. Asosiasi tersebut yang beranggotakan 105 perusahaan yang melalui Badan Pemasaran Bersama, memasarkan kayu lapis dengan sistem quota. Dengan Apkindo, industri kayu lapis dan kayu panel Indonesia telah berhasil menancapkan kukunya di belantara perdagangan kayu lapis internasional hingga mentasbihkan Indonesia sebagai eksportir terbesar kayu lapis dan kayu panel di Dunia.
  7. Perkembangan HPH dan produksi kayu sepertinya tidak bisa berhenti,  saling salip menyalip menunjukkan kehebatannya. Pada intinya orang-orang yang mempunyai HPH adalah kelompok pengusaha kelas wahid. Secara materi kebendaan bisa dilihat dari mobil-mobil yang menjadi tunggangan. Apabila di lapangan berupa Landcruiser, di kota selalu berganti dari VW beetle tahun 1964 menjadi Bently dan/atau Jaguar.

Namun seperti ungkapan pepatah lama, tiada gading yang tak retak. Usaha kehutanan pun “ketiban tulah”. Hal ini dimulai ketika krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1998 yang menyebabkan semua industri kayu tersandung. Semua industri kayu tidak mampu dan tidak mau mengembalikan modal usaha yang berasal dari pinjaman. Apalagi pinjaman atas pembangunan industri kayu lapis yang sejatinya memang rancangan pemerintah melalui SKB 3-Menteri dan SKB 4-Dirjen sebagai buah dari pajak ekspor kayu bulat yang dinaikkan hingga 200% pada awal dekade 1980-an. Di tahun 1998 ini jumlah HPH berkurang menjadi 389 unit yang menyebabkan ketimpangan supply dan demand kayu di Asia yang menunjukkan bahwa kebutuhan kayu sebagai bahan baku industri di luar negeri tetap besar namun tidak bia dipenuhi oleh industri kayu dalam negeri. Akibatnya beberapa pihak berusaha untuk memperoleh kayu dengan cara yang tidak terpuji, seperti merambah hutan, menebang tanpa ijin , dan menyelundupkanya terutama dari daerah-derah terpencil yang  tidak terawasi. Akibatnya, seperti yang dirilis oleh Greenpeace (2009), laju kerusakan hutan Indonesia adalah seluas 1 juta hektar per tahun.

Kehutanan: “Sunset Industry

Pada tahun-tahun setelah tahun 1998, nama kehutanan menjadi tidak ada artinya. Kesuksesan yang selama puluhan tahun digadang-gadang, lenyap tanpa bekas. Tahun-tahun ini yang kedengaran hanya berita mengenai tim penertiban penebangan liar, angkutan kayu yang diurus oleh polisi, militer, jaksa, dan lain-lain tanpa mengikutsertakan orang kehutanan, konflik sosial dengan masyarakat setempat – terutama masyarakat adat – atas penguasaan lahan hutan dan sumberdaya hutan, dan lain sebagainya. Dilanjutkan oleh Sadikin bahwa saat itu orang kehutanan menjadi takut untuk ikut bicara, bahkan malu menjadi orang yang berprofesi di bidang  kehutanan, karena selalu dikaitkan dengan dokumen angkutan kayu yang tidak sah. Para pengusaha HPH mundur-maju untuk bergerak. Biaya pengusahaan hutan menjadi sangat tinggi karena kayu yang resmi pun, tidak jarang, menjadi sasaran penertiban Tim Pengawasan Pengangkutan Kayu yang berujung pada fenomena transactional cost.

Untuk mengatasi hal tersebut, berbagai upaya ditempuh. Salah satunya merevisi UU No.5/1967 menjadi UU No.41/1999 dan berbagai peraturan turunannya. Namun revisi tersebut tidak menggerakkan gairah pasar kayu bulat Indonesia. Akibatnya pasaran kayu bulat pun terhenti, HPH banyak yang tidak berjalan karena hasil kayunya sulit dijual, dan proses pemeriksaan angkutan kayu sangat melelahkan dan berbiaya tinggi. Hal ini berdampak kepada industri kayu dalam negeri terhenti dan banyak pengusaha industri yang menjadi “pasien” Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Walaupun begitu, para pengusaha ini tetap tidak mau membayar hutangnya. Bukan karena tidak mampu, melainkan lebih merasa hal tersebut bukan tanggung jawabnya karena sebenarnya para pengusaha “dipaksa meminjam”. Lha wong para pengusaha tersebut muncul diberbagai cabang kegiatan ekonomi lain seperti properti, perbankan, pertambangan, perkebunan, dan lain-lain. Sebagian besar dari aset industri kayu dibiarkan saja menjadi besi tua atau, jika ada yang bisa diselamatkan, dijual ke luar negeri. Tidak ada seorangpun yang mau membela industri kayu hingga akhirnya pimpinan Bank Indonesia menyatakan industri Kehutanan sudah menjadi Sunset Industry.

Pemerintah pun, sepertinya, sudah kurang berminat untuk menghidupkan kembali industri kayu, sehingga proses produksi kayu bulat dari HPH tidak dapat berjalan. Disebutkan oleh Nana Suparna pada diskusi dewan pakar Persaki, hal tersebut ditunjukkan oleh berbagai informasi berikut:

  1. Berdasarkan PP No.6/1999, Menteri Kehutanan Muslimin Nasution menegaskan bahwa semua izin HPH yang berakhir pada tahun 1999/2000 tidak akan diperpanjang atau diperbaharui. Untuk bisa mendapatkan perpanjangan ijin HPH, perusahaan kayu harus memberikan 20% dari sahamnya kepada koperasi setempat, 10% kepada perusahaan daerah, dan 10% lainnya kepada perusahaan kayu negara. Luas tiap HPH dibatasi hanya 100.000 hektar, sedangkan satu perusahaan hanya boleh memiliki maksimum 400.000 hektar di seluruh Indonesia. Jika luas HPH melebihi ketentuan, kelebihan luas tersebut harus diserahkan kepada perusahaan kecil atau institusi pendidikan tinggi dan pondok pesantren untuk dikelola sebagai: “Sumbangan bagi kepentingan pendidikan (Land Grant Colleges). Setiap tahun perusahaan diwajibkan meningkatkan jumlah saham koperasi tersebut sebanyak 1%.
  2. Pemanfaatan kayu tidak optimal karena kayu-kayu bulat diameter 30-49 cm (KBS) tidak dimanfaatkan optimal sebagai akibat regulasi pungutan yang tidak mendukung.
  3. Limbah pembalakan kayu tidak bisa dimanfaatkan, karena tetap dikenakan pungutan.
  4. Substitusi bahan baku dari hutan tanaman masih terbatas.
  5. Lemahnya daya saing akibat dari (i) Infrastruktur hampir semuanya menjadi beban Perusahaan, (ii) Ekonomi biaya tinggi (birokrasi dan regulasi yang tidak tepat guna), (iii) Terlalu banyak macam dan besarnya pungutan kehutanan (Tabel 1), dan (iv) Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sering tidak sinkron.
  6. Harga jual kayu bulat sangat rendah (KB Meranti di pasar international >US $ 400/m3, domestik <US $ 150/m3). Hal ini merupakan akibat dari mengikuti harga kayu semu yang tergantung kepada industri dalam negeri dan harga domestik. Pengusaha tidak bisa menuntut untuk turut menikmati harga kayu bulat Meranti yang begitu tinggi di pasar internasional karena kayu bulat sama sekali tidak boleh diekspor dan ini merupakan buntut dari SKB 3-Menteri dan SKB 4-Dirjen untuk menaikkan pajak ekspor kayu bulat hingga 200% yang sudah disebutkan sebelumnya, sehingga ekspor kayu bulat sama sekali tidak menguntungkan.
  7. Industri dalam negeri berat untuk menaikkan harga kayu bulat karena produk kayunya menjadi tidak kompetitif di pasar ekspor karena harus bersaing dengan produk kayu illegal.
  8. Kayu-kayu yang berasal dari pengelolaan hutan yang sudah tersertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) tidak dihargai sebagaimana mestinya
  9. Kebijakan dan skema pendanaan  industri kehutanan yang kurang mendukung.
  10. Ketidakpastian status kawasan hutan dan merebaknya konflik lahan dan sosial.
  11. Penegakkan hukum sangat lemah.
  12. Sebagian besar sawmill menggunakan bahan baku kayu hasil Ijin Pengambilan Kayu (IPK) yang keberlanjutannya tidak dijamin.

Belum lagi pasca 1998 yang disebut sebagai era reformasi timbul tantangan baru bagi sektor kehutanan ketika otonomi daerah mulai berjalan. Menurut Taqwaddin Husein tantangan tersebut timbul karena terjadi hal dilematis dalam kebijakan kehutanan. Pada satu sisi, Pemerintah Pusat dianggap mendominasi pengambilan keputusan dalam pengelolaan hutan. Namun, di sisi lain ketika kabupaten beserta masyarakatnya diberikan kesempatan yang lebih luas untuk mengelola hutan yang ada di wilayahnya, di beberapa daerah terjadi ledakan pemberian izin konsesi skala kecil yang mengakibatkan meningkatnya laju kerusakan hutan yang semakin menguatkan informasi kerusakan hutan yang dirilis oleh greenpeace yang disebutkan sebelumnya. Hal ini terbukti, selama tahun 1997-2000, pada awal era otonomi daerah, angka perusakan hutan meningkat dari 1,87 juta hektar menjadi 2,83 juta hektar karena euforia reformasi yang menyebabkan pembabatan hutan secara besar-besaran. Namun sejak tahun 2002 hingga 2005 angka kerusakan hutan sudah mulai turun menjadi 1,18 juta hektar per tahun.

Tabel 1. Jenis-Jenis Pungutan Pungutan Sektor Usaha Kehutanan Indonesia Dibandingkan dengan Negara Lain. (Suparna 2012)

No.

Jenis Pungutan

Indonesia

Brazil

Bolivia

Costa Rica

Malaysia

China

Papua New Guinea

A. Pajak
1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

ѵ

2. Pajak Penghasilan (PPh)

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

B. Non Pajak
3. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK)

ѵ

ѵ

4. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

ѵ

ѵ

ѵ

5. Dana Reboisasi (DR)

ѵ

6. Penggantian Nilai Tegakan (PNT)

ѵ

7. Dana Jaminan Kinerja *)

ѵ

8. Dana Investasi *)

ѵ

9. Pungutan kabupaten/ masyarakat (daerah tertentu)

ѵ

*) Belum diterapkan

Akibatnya ketidakberpihakan tersebut berujung kepada jumlah perusahaan kehutanan yang semakin sedikit yang mau dan mampu menggerakkan industri kehutanan. Hal tersebut terlihat dari data kondisi bisnis kehutanan Indonesia dalam kurun waktu 1992-2011 yang menyebutkan bahwa pada tahun 2011 hanya 46% HPH aktif dari 293 HPH yang terdaftar. Selengkapnya dapat  dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Kondisi Bisnis Kehutanan Indonesia Sektor Hulu: Perkembangan IUPHHK-HA. (Suparna 2012)

Tahun

Jumlah HPH (unit)

Luas Areal

(x Juta Ha)

Produksi (X Juta M3)

Produktivitas Hutan Alam (m3/ha/th)

Keterangan

SK

Efektif

Kuota

Realisasi

1

2

3

4

5

6

7 (6/4)

8

1992

580

61,38

42,97

26,05

0,61

1993

575

61,70

43,19

25,19

0,58

1994

540

61,03

42,72

22,25

0,52

1995

487

56,17

39,32

22,93

0,58

1996

447

54,09

37,86

25,29

0,67

1997

429

52,28

36,60

15,78

0,54

1998

420

51,58

36,11

10,18

0,40

1999

387

41,84

29,29

10,37

0,35

2000

362

39,16

27,41

3,45

0,12

Transisi Orba Reformasi

2001

351

36,42

25,49

5,6

1,81 (32%)

0,07

Transisi Orba Reformasi

  2002

270

28,08

19,66

5,3

3,02 (57%)

0,15

2003

267

27,80

19,46

6,1

4,10 (67%)

0,19

2004

287

27,82

19,47

6,7

2,67 (40%)

0,14

2005

285

27,72

19,40

7,2

6,15 (85%)

0,32

2006

322

28,78

20,15

9,1

5,42 (60%)

0,27

2007

323

28,16

19,71

9,1

6,11 (67%)

0,31

HPH aktif :

2008

308

25,90

18,13

9,1

4,69 (52%)

0,26

69 %

2009

304

25,66

19,96

9,1

5,41 (59%)

0,27

62 %

2010

303

24,95

17,46

9,1

5,56 (61%)

0,32

55%

2011

293

23,24

16,27

9,1

5,19 (57%)

0,32

46%

Lebih lanjut, kondisi unit manajemen HPH dalam kerangka serifikasi PHL berdasarkan standar Voluntary dan Mandatory tidak memberikan pengaruh yang nyata bagi keberlangsungan bisnis kehutanan Indonesia. Bahkan ditengarai bahwa mekanisme sertifikasi hanya semakin memberatkan keberlangsungan binis kehutanan tersebut. Hingga akhirnya tersebut berita bahwa salah satu perusahaan kehutanan Indonesia yang sudah certified berbagai macam mekanisme sertifikasi, terpaksa melangsungkan rapat umum pemegang saham pada bulan November 2011 yang salah satu pokok pembahasannya adalah pembubaran perusahaan tersebut atau bankrut.

Secara lebih jelas, kondisi unit pengelola HPH dalam kerangka sertifikasi PHL berdasarkan Standar Mandatory (8 Mei 2012):

  1. Kondisi Hutan Lestari yang dibuktikan dengan sertifikasi standar Forest Stewardship Council (FSC Certified), tapi keberlanjutan usahanya tidak terjamin: 11 unit manajemen = 1,62 juta hektar (6,9% dari total luas tahun 2011, dan 3,8% dari jumlah unit manajemen).
  2. Unit manajemen masih berjalan, tapi Kelestarian Hutan Tidak Terjamin: 124 unit manajemen (42,3%).
  3. Unit manajemen tidak aktif, dan Kelestarian Hutan Lebih Tidak Terjamin: 158 unit manajemen (53,9%).

Sedangkan kondisi unit pengelola HPH dalam kerangka sertifikasi PHL berdasarkan Standar Mandatory (Juli 2012):

  1. Kondisi Hutan Lestari, tapi keberlanjutan usahanya tidak terjamin: 37 unit manajemen = 4,37 juta hektar (18,8% berdasarkan luas tahun 2011 dan 12,6% berdasarkan jumlah unit manajemen).
  2. Unit manajemen masih berjalan, tapi Kelestarian Hutan Tidak Terjamin: 98 unit manajemen (33,5%).
  3. Unit manajemen tidak berjalan, dan Kelestarian Hutan Tidak Terjamin: 158 unit manajemen (53,9%).

Melihat data yang dipaparkan tersebut tidak salah kiranya Kehutanan dinobatkan menjadi sunset industry. Bahkan tidak hanya sampai pada data-data yang dirilis oleh Nana Suparna tersebut. Seorang sarjana kehutanan IPB dengan tahun lulus 2005 yang saat ini berkarya di salah satu bank plat merah pernah menyampaikan tentang salah satu materi training ketika masih berstatus pegawai baru di bank tersebut. Trainer-nya menyampaikan bahwa perbankan enggan memberikan kredit atau bantuan permodalan kepada industri Kehutanan karena industri ini dianggap sebagai perusak lingkungan. Perbankan lebih senang memberikan bantuan permodalan kepada industri sawit karena dianggap melestarikan lingkungan. Kesimpulan ini diambil karena ketika dilihat dari udara, area industri kehutanan “belang bentong” seperti tubuh penuh luka, sedangkan area industri sawit pasti “hijau royo-royo” yang mencerminkan kelestarian lingkungan yang terjaga. Terlepas dari anggapan bahwa yang disampaikan oleh trainer tersebut merupakan “kesalahan besar”, tetapi yang patut dijadikan perhatian adalah bahwa perbankan sama sekali melupakan industri kehutanan hingga (secara sengaja) memberikan persepsi yang keliru soal kelestarian lingkungan antara kehutanan dan industri sawit.

Tidak berhenti sampai di situ. Kenyataan bahwa Kehutanan merupakan sunset industry terlihat dari data yang disampaikan oleh Kementerian Kehutanan (2010) di dalam Kontribusi Subsektor Kehutanan Terhadap Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan untuk tahun 1999-2010 (Tabel 3).

Tabel 3. Kontribusi Subsektor Kehutanan Terhadap Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan untuk tahun 1999-2010.

Tahun

Kontribusi Subsektor Kehutanan Terhadap Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

Kontribusi Subsektor Kehutanan Terhadap Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan

1999

1,26

1,66

2000

1,18

1,18

2001

1,03

1,16

2002

0,97

1,14

2003

0,91

1,09

2004

0,88

1,05

2005

0,81

0,98

2006

0,90

0,90

2007

0,92

0,84

2008

0,82

0,79

2009

0,80

0,77

2010

0,75

0,74

Berdasarkan data di dalam Tabel 3 di atas terlihat bahwa dalam kurun waktu 1999-2010 kontribusi sub sektor kehutanan tidak pernah lebih dari 2%, bahkan cenderung turun hingga di bawah 1%. Padahal menurut Dodik R. Nurrochmat di dalam sebuah essay berjudul Kontribusi Kehutanan Terhadap Produk Domestik  Bruto, mengacu dari Peraturan Presiden No. 34/2002, disebutkan bahwa pengelolaan kegiatan industri yang mengolah hasil hutan seperti industri kayu lapis, industri kayu gergajian, dan veneer dialihkan ke Departemen Kehutanan dari Departemen Perindustrian. Dari keputusan tersebut, seharusnya, kontribusi sub sektor kehutanan terhadap perekonomian berpotensi meningkat. Namun ternyata walaupun kontribusi sektor industri pengolahan produk primer kehutanan itu ditambahkan kepada kontribusi sektor kehutanan pada PDB Indonesia, angkanya masih saja tetap relatif kecil bila dibandingkan dengan kontribusi sektor-sektor lain terhadap PDB nasional. Selanjutnya menurut Dodik, Kecilnya kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB disebabkan karena nilai PDB kehutanan hanya menghitung manfaat tangible hasil hutan terutama kayu dan nilai tambah dari industri primer hasil hutan. Hal ini berarti bahwa jika kondisi hutan Indonesia sudah mulai menipis, hampir dapat dipastikan bahwa hasil dari industri kehutanan juga akan menurun.

Profesi Kehutanan

Pada akhirnya, melihat dari seluruh cerita di atas, Sarjana Kehutanan menjadi predikat penuh dilema. Karena bisa dipastikan para sarjana kehutanan dihadapkan pada pilihan, berkarya di bidang kehutanan atau berkarya di bidang non-kehutanan. Penyebabnya bisa dilihat dari hal-hal berikut:

  1. Jumlah industri kehutanan yang semakin berkurang. Padahal kawasan hutan Indonesia diklaim seluas 130 juta hektar (Kementerian Kehutanan 2012).
  2. Industri kehutanan yang terus-menerus diterpa isu sebagai penyebab pengrusakan hutan. Padahal salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kayu dan kertas yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan plastik.
  3. Upah yang ditawarkan industri kehutanan hanya sebatas Upah Minimum Provinsi (UMP). Padahal industri lain di luar kehutanan bisa menawarkan 2 atau 3 kali UMP.
  4. Bimbang menerapkan ilmu kehutanan di dunia kerja, melihat ilmu kehutanan yang diajarkan di dalam kampus cenderung out of date.
  5. Obrolan singkat antar sesama sarjana kehutanan, “industri kehutanan dianggap merusak lingkungan, sehingga perbankan lebih memilih industri sawit sebagai objek penerima kredit. Padahal, menurut penggiat konservasi, industri sawit sangat merusak lingkungan yang ditunjukkan dengan pemanasan iklim, banjir bandang di daerah-daerah yang tidak pernah banjir seblumnya, subsidensi tanah, dan hilangnya keanekaragaman hayati akibat konversi hutan.”
  6. Sifat birokrasi kehutanan yang penuh birokratisme. Hal ini sangat dihindari oleh para sarjana baru, sehingga memilih bidang kerja yang praktis dan tidak berbelit-belit. Ditambah lagi oleh berbagai pengakuan dari sarjana kehutanan yang sudah terlebih dahulu terjun ke dalam lingkaran birokrasi, yang menyatakan dengan kuat ingin keluar dari lingkaran birokrasi tersebut karena tidak tahan dengan birokratisme-nya.

Fenomena transactional cost  yang membuat jengah dan cenderung “menyebalkan” karena tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kejujuran.

Advertisements

BEM Fakultas Kehutanan IPB adalah organisasi pergerakan dan pengabdian mahasiswa untuk mewujudkan Fakultas Kehutanan IPB yang prestatif, dinamis, dan sinergis

Posted in Informasi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: